GILA! Siswa di Pinrang Sulsel Jadi Kurir Narkoba

GILA! Siswa di Pinrang Sulsel Jadi Kurir Narkoba

Unit Resmob Satuan Reskrim Polres Pinrang mengungkap sindikat narkoba jaringan pelajar atau siswa di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel). Dua remaja yang ditangkap masing-masing Safwan alias Ampuh (18), warga Jalan Murtala Timur lorong 3 dan MR (16), warga Jalan Ahmad Yani yang masih berstatus siswa kelas 1 SMK di Pinrang.
Kedua pelaku yang berboncengan motor dibekuk petugas di Jalan Pelita Timur, Kelurahan Lalabata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan barang bukti (BB) narkotika jenis sabu seberat 0,37 gram, uang tunai sebanyak Rp 220 ribu. Uang tersebut diakui pelaku sebagai hasil penjualan sabu.
Polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor yang diakui milik Hr (23), yang merupakan pemilik sabu dan dua buah handphone milik kedua pelaku.
Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Muhammad Nasir, yang dikonfirmasi, Selasa (30/8/2016), membenarkan adanya pengungkapan oleh jajaran satuannya tersebut.
“Keduanya berperan sebagai kurir. Saat hendak ditangkap, Safwan sempat melempar sabu yang dibawanya ke jalan, namun berhasil ditemukan petugas yang berada di belakangnya. Pelaku mengaku, sabu itu milik Hr,” jelas Nasir.
Selanjutnya, kata Nasir, dilakukan pengembangan ke rumah Hr, namun yang bersangkutan telah kabur. Dengan didampingi orang tua Hr, petugas masuk dan melakukan penggeledahan di kamar Hr. Di kamar itu, ditemukan BB berupa 2 buah timbangan elektrik, 2 pak sachet plastik paketan sabu dan seperangkat alat hisap sabu.

Kementerian Agama akan menggelar Sidang Itsbat untuk menetapkan Awal Zulhijjah

Kementerian Agama akan menggelar Sidang Itsbat untuk menetapkan Awal Zulhijjah

Kementerian Agama akan menggelar Sidang Itsbat untuk menetapkan Awal Zulhijjah 1437H atau Hari Idul Adha 1437 H, Kamis (1/9/2016) lusa. Sidang Itsbat akan digelar di Kantor Kementerian Agama Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 Jakarta, pukul 17.00 WIB.
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, M. Thambrin, mengatakan, sidang isbat penentuan Idul Adha 1437 H itu akan dihadiri pimpinan sejumlah ormas Islam, Ketua MUI, Duta Besar Negara Sahabat dan sejumlah tokoh Islam.
"Sidang Itsbat akan diawali dengan sesi pra sidang berupa pemaparan Posisi Hilal Awal Zulhijjah 1437H oleh Anggota Tim Husab Rukyat Kementerian Agama, Cecep Nurwendaya pada pukul 17.00 WIB," kata Thambrin.
Setelah shalat Maghrib, sidang digelar dengan pembukaan Sidang Itsbat oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dilanjutkan dengan laporan data Hisab dan Pelaksanaan Rukyatul Hilal oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais) M. Thambrin. 
Selanjutnya, hasil sidang itsbat akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui konferensi pers oleh Menteri Agama. Mengenai sidang Itsbatnya sendiri, menurut Thambrin, dilakukan secara tertutup, seperti saat sidang penentuan awal Ramadan dan 1 Syawal. 
Namun ia menegaskan, awak media diberikan kesempatan untuk melakukan pengambilan gambar suasana sidang sebelum sidang resmi dimulai.
"Sidang Itsbat dilakukan tertutup, dan setelahnya akan dilakukan konperensi pers hasil sidang Itsbat oleh bapak Menteri Agama," terang M. Thambrin.

Polres Pinrang Gerebek Penjual Ballo di Watang Sawitto

 

Satuan Narkoba Polres Pinrang menggerebek salah satu warga di Jl Murtala Timur Lorong 3, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulsel, Senin (29/8/2016).
Kasat Narkoba Polres Pinrang, AKP Andarias, memimpin langsung penggerebekan itu.
"Penggerebekan ini dari aduan masyarakat terkait dugaan adanya transaksi penjualan narkoba yang berkedok penjual ballo beberapa hari lalu,” kata Andarias kepada TribunPinrang.com di lokasi penggerebekan.
Dari lokasi penggerebekan, tidak ditemukan narkoba, hanya ada ratusan liter ballo (tuak) yang ditemukan.
Ia menjelaskan, aduan masyarakat itu kemungkinan besar ada hubungannya dengan seorang pengedar Narkoba atas nama La Mamma yang rumahnya tidak jauh dari lokasi penggerebekan.
"Tapi La Mamma telah kami ciduk pada 2 Agustus 2016 lalu, dan saat ini tengah menjalani proses hukum," tutur Andarias.
Andarias berjanji, akan terus memantau daerah sekitar.(*)

Tertangkap Tangan Membawa Narkotika Jenis Sabu

Muhammad Nur alias Lamamma (37), tertangkap tangan membawa narkotika jenis sabu seberat 0,45 gram di Jl Monginsidi, Kecamatan Watang Sawitto, Pinrang.
Lamamma dibekuk aparat kepolisian dari Unit Resmob Polres Pinrang.
"Pelaku tertangkap basah membawa sabu-sabu seberat 0,45 gram. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku kami serahkan ke Satnarkoba Polres Pinrang," ungkap Kasat Reskrim Polres Pinrang, AKP Muhammad Nasir saat dikonfirmasi TribunPinrang.com, Selasa (30/9/2016).
Nasir menyebutkan, penangkapan itu merupakan hasil penyelidikan dari pengungkapan kasus sebelumnya.
"Kasus yang kami maksud yaitu kasus narkoba yang melibatkan seorang pelajar SMK kelas 1 sebagai kurir," jelas Nasir.(*)

Tersangka Gubernur Sultra Nur Alam Punya Harta Rp 30,9 Miliar

Rumah politisi PAN, Nur Alam terletak di kawasan elite Jalan Mikasa D2, Kuningan, Jakarta, Selasa (23/8). Di dalam rumah berlantai dua dan bercat putih ini, terparkir sebuah Alphard berwarna putih dengan nopol B 999 TNA. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka. Dia diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keputusan terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Anugrah Harisma Barakah (ABH) di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana, Sultra.

Berdasarkan penelusuran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK, Nur Alam rupanya memiliki harta berlimpah. LHKPN terakhir yang dilaporkan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu tertanggal 5 Juli 2013.

Pada LHKPN itu, gubernur periode 2008-2013 dan 2013-2018 itu memiliki kekayaan Rp 30,9 miliar.‎ Jumlah tersebut terdiri atas harta bergerak dan tidak bergerak.
Untuk harta bergerak, terdiri atas enam kendaraan, yakni Nissan Terrano 2001 senilai Rp 150 juta, Toyota Corolla Altis 2003 senilai Rp 100 juta, Suzuki Swift 2008 senilai Rp 110 juta, Mercedez Benz 2008 senilai Rp 800 juta, Toyota Alphard 2006 senilai Rp 350 juta, dan Jeep Wrangler 2010 senilai Rp 500 juta.

Harta bergerak lain yang dimiliki Nur Alam terdiri atas logam mulia dan barang seni senilai Rp 195 juta. Nur Alam juga punya surat berharga tahun investasi 2006 hasil sendiri Rp 80 juta. Dia juga punya giro dan setara kas lainnya senilai Rp 6.550.182.995.

Nur Alam juga tercatat punya piutang sebesar Rp 195.089.311 dan utang kartu kredit Rp 209.700.000.

Sementara, harta tidak bergerak punya Nur Alam berupa tanah dan bangunan senilai Rp 22.105.602.000. Tanah dan bangunan itu berada di Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Sultra, dan Makassar, Sulawesi Selatan.

Nur Alam juga punya beberapa usaha, PT Rekayasa Inti Kandarindo, hasil sendiri perolehan pada 1995, Rp 100 juta dan PT Tamakalindo Puri Perkara (1993) sebanyak Rp 125 juta.

Total kekayaan Nur Alam sebelum dikurangi utang sebanyak Rp 31.167.784.995. Setelah dikurangi utang, total kekayaan Nur Alam jadi sebesar Rp 30.956.084.995.

Ada Ahok di Antara Ruhut dan Demokrat

Ruhut Sitompul memperlihatkan catatan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono seputar pemberhentian jabatannya sebagai juru bicara, saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ruhut Sitompul diberhentikan dari posisinya sebagai Juru Bicara Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menempatkannya sebagai Ketua Departemen bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, partainya memecat Ruhut Sitompul karena dia kerap menyatakan dukungannya kepada calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Baca Juga

"Yang dinonaktifkan (Ruhut) itu adalah posisi sebagai koordinator juru bicara, karena ada sesuatu hal yang disampaikan Pak Ruhut bahwa secara pribadi mendukung Ahok. Kita ketahui Demokrat belum memutuskan apa-apa, sehingga khawatir seolah-olah yang disampaikan Pak Ruhut itu sikap Demokrat," ungkap Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 23 Agustus 2016.
Agus menegaskan, sampai saat ini Partai Demokrat belum memutuskan sikap soal Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Sekarang kami sampaikan PD itu penentuan gubernur itu yang menentukan majelis tinggi. Majelis tinggi memilih melaksanakan pemantauan survei sehingga ditetapkan. Karena jabatan sebagian koordinator jubir sehingga publik takut menerima informasi yang bias," papar Agus.

Zulkifli Hasan: Tak Mudah Cari Lawan Sepadan Ahok di Pilkada DKI

Ketua MPR Zulkifli Hasan saat berkunjung ke Liputan6.com di SCTV Tower, Jakarta, Kamis (11/8). (Liputan6.com/Angga yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Bursa kandidat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 kian panas. Sejumlah nama digadang-gadang bakal menjadi lawan calon incumbent atau petahana Ahok untuk merebut kursi DKI 1. Sebut saja Tri Rismaharini dan Sandiaga Uno.
Ahok sejauh ini telah mengantongi dukungan Partai Hanura, Nasdem, dan Golkar. Namun, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga Jumat 19 Agustus 2016 belum menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bakal diusung pada Pilkada DKI mendatang.
Beberapa sebelumnya, tujuh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kekeluargaan bahkan sepakat mengusung calon gubernur yang akan menjadi lawan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Tujuh parpol itu, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), PDIP, Gerindra, Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Terkait bursa calon DKI 1, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memastikan partainya menutup pintu bagi Ahok. PAN melalui Koalisi Kekeluargaan bakal mencari calon alternatif bagi warga Jakarta untuk diusung di Pilkada DKI.

Baca Juga

"Kami (Koalisi Kekeluargaan) tentu menyediakan alternatif pilihan bagi rakyat Jakarta. Memang enggak mudah cari lawan yang seimbang dan sepadan dengan Pak Ahok. Tapi intinya kita ingin masyarakat Jakarta punya alternatif pilihan," ucap Zulkifli Hasan dalam wawancara khusus bersama Liputan6.com di SCTV Tower, Senayan, Jakarta, belum lama ini.
Hanya saja, Zulkifli mengakui prestasi Ahok yang mampu mengubah Jakarta menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun demikian, ia menilai partainya menginginkan figur yang tidak hanya tegas dan berani, namun juga memiliki kesantunan sebagai seorang pemimpin.
"Pak Ahok tegas, berani, cuma dengan cara yang saya nilai, kita perlu yang tegas, tapi santun. Enggak boleh mempertaruhkan keragaman. Enggak bijak kalau pemimpin mempertaruhkan keragaman dan menciptakan pro dan kontra," ujar politikus yang karib disapa Zulhas itu.
Lantas, siapa sosok yang diharapkan PAN maju menjadi lawan Ahok di Pilkada DKI? Zulhas yang juga Ketua MPR RI ini menyebut nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. "Kita harap Risma, tapi kalau PDIP mengizinkan," sebut dia.
Untuk itu, Zulkifli mengaku telah melakukan komunikasi dengan para ketua parpol di Koalisi Kekeluargaan, termasuk dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Komunikasi dengan para ketua partai terus dilakukan. Tapi ini semua kan proses, ending-nya September mendatang," Zulkifli Hasan menandaskan.
Simak selengkapnya wawancara khusus dengan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan berikut ini.

Kronologi Sopir Cabuli Anak Majikan Viral di Whatsapp

(Liputan6.com/ilustrasi)

Liputan6.com, Jakarta - Jajaran Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan pencabulan sopir pribadi berinisial AA terhadap anak majikannya di Kedoya, Jakarta Barat, yang berinisial A.
Kepala Sub Direktorat Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Hendy F Kurniawan mengatakan, setelah jajarannya melihat viral di WhatApp tersebut segera bertindak.

Baca Juga

Dimulai dari penelusuran pembuat viral tersebut hingga memburu pemilik kendaraan tersebut, yang ternyata berada di Kedoya, Jakarta Barat. Tiba di alamat yang dituju, ternyata benar ada seorang sopir dan bocah perempuan berinisial A.
"Pelakunya sopir pribadinya sendiri. Dan yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya terhadap si anak majikan. Korbannya masih duduk di bangku SMP," ujar Hendy ketika dihubungi Liputan6.com, Rabu (24/8/2016).
"Sopir yang diamankan atas nama AA," sambung Hendy.
Pengungkapan kasus pencabulan terhadap bocah berumur 15 tahun tersebut, bermula dari viral di media sosial Whatsapp. Si pembuat viral mengaku melihat dugaan pencabulan itu, ketika sedang berkendara di Jakarta Barat, pada Senin 22 Agustus 2016.
Saat itu, di tengah kondisi kemacetan, tiba-tiba si pembuat viral tak sengaja melihat pemandangan asusila di dalam mobil berpelat nomor B 8*** HO, yang berhenti di depannya.
"Kemarin Senin 22 Agustus 2016, lagi dalam keadaan macet, di depan saya ada mobil (B 8509 HO), yang kacanya tidak begitu gelap. Terlihat ada sopir dan seorang anak perempuan kecil yang duduk di belakang kiri," tulis pembuat viral itu.
"Saya berasa aneh sewaktu si sopir mengacung-acungkan dan menggerakkan jari tengahnya ke arah belakang," sambung dia.
Sopir pribadi itu melihat anak perempuan yang duduk di kursi belakang dan menaikkan kakinya ke sandaran kursi depan. Setelah itu, si sopir mengeluarkan ponsel dan memotret ke arah paha bagian dalam si bocah itu.
Tak hanya itu, sopir pribadi yang sudah bekerja enam tahun itu, juga terlihat menengok dan menundukkan kepalanya, seperti memandangi rok si bocah perempuan itu.
"Melihatnya memuakkan sekali. Mohon dibantu BC (broadcast) supaya si pemilik mobil, orangtua anak itu bisa cepat menginvestigasi kejadiaan tersebut. Jangan sampai kejadian tersebut dibiarkan dan laporkan ke pihak berwajib," tulis pembuat pesan.
"Terutama bagi yang punya anak perempuan, hati-hatilah dalam mengantar jemput anak anda. Jangan biarkan anak tidak ditemani dan hanya berdua dengan sopir," sambung dia.
Saat ini, jajaran Unit V Subdit Jatanras sudah menjemput AA, untuk digelandang ke Mapolda Metro Jaya. Adapun barang bukti yang disita dari tangan sopir pribadi itu, satu ponsel berisi foto asusila bocah itu.

Ini Permintaan Megawati ke Basarnas dan BMKG

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi Kepala Basarnas Marsekal Madya FHB Soelistyo saat meninjau perlengkapan Basarnas di Kantor Basarnas Jakarta, Rabu (24/8). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan nota kesepahaman atau MoU dengan Badan SAR Nasional (Basarnas) dan Badan Meteorologi dan Klimatogi Geofisika (BMKG). Megawati memimpin langsung kerja sama PDIP dengan Basarnas dan BMKG.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri ditemani Wasekjen PDIP, Eriko Sotarduga, Bendahara Umum PDIP yang juga Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, serta Wakil Gubenur DKI Jakarta, yang juga Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.

Baca Juga

Dalam kesempatan itu, Megawati meminta nama Basarnas harus sudah diganti, lantaran masih menggunakan bahasa gado-gado, antara nama nasional dan SAR (Search and Rescue).
Bahkan Presiden kelima RI itu akan mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan penggantian nama itu.
"Nanti saya mau ngomong saya Pak Jokowi. Kok SAR, kenapa bahasa inggris. Tahu saya artinya, tapi ini kan gado-gado," ucap Megawati di kantor Basarnas, Jakarta, Rabu (24/8/2016).
Dia pun mengusulan nama Basarnas menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), agar lebih Indonesia. "Jadi nanti namanya BNPP, harus dicari logo baru juga karena masih pakai nama SAR," tegas Megawati.
Selain itu, dia meminta kepada Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI FH Bambang Soelistyo, untuk menyelamatkan seseorang harus dipercepat. "Tadi Pak Soelistyo bilang 30 menit. Kalau itu orang tenggelam. Kalau bisa lebih cepat," ungkap Megawati.
Bukan hanya itu, dia pun meminta agar bisa menciptakan manusia yang lebih unggul, terutama dalam menyelamatkan. "Menantang beliau untuk membangkitkan manusia yang lebih unggul, terutama dalam menyelamatkan," tandas Megawati.
Selain itu kepada BMKG, putri Presiden Pertama RI Soekarno itu, menginginkan agar lembaga itu bisa menyampaikan kabar ke petani dan nelayan, agar bisa mempunyai waktu yang tepat untuk bercocok tanam dan melaut, mengingat kondisi cuaca yang selalu berubah atau ekstrem.
"BMKG pegang peran besar karena menyangkut hidup manusia. Harusnya bisa sampai ke tingkat nelayan dan petani (informasinya). Banyak petani mengeluh, harusnya kita tanam kapan. Nah, BMKG sampai nggak? Ini harus segera ditangani," pungkas Megawati.

Ini Aset Kekayaan Sanusi yang diduga Hasil Pencucian Uang

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dengan saksi Direktur PT APL Ariesman Widjaja (AWJ) di gedung KPK, Jakarta,Selasa (2/5). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Mohamad Sanusi diketahui memiliki aset kekayaan yang tak sesuai profilnya selaku anggota DPRD DKI Jakarta yang menjabat selama dua periode. Aset kekayaan Sanusi diketahui mencapai Rp 45 miliar ditambah dolar Amerika Serikat sebesar US$ 10 ribu.
Jumlah kekayaan tersebut dianggap tidak wajar oleh KPK. Pasalnya, Pendapatan Sanusi yang diperoleh dari pekerjaannya sebagai wakil rakyat dan jabatan struktural lainnya hanya Rp 4,8 miliar lebih.

Baca Juga

Selain dakwaan menerima suap Rp 2 miliar dari Ariesman Widjaja selaku Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL), Sanusi juga didakwa melakukan pencucian uang aset kekayaannya senilai Rp 45 miliar lebih berupa tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor.
Diketahui, dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (24/8/2016), aset kekayaan Sanusi itu didapat dari beberapa rekanan Dinas Tata Air‎ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksaan proyek pekerjaan antara tahun 2012 sampai 2015.
Dinas Tata Air merupakan mitra kerja Komisi D DPRD DKI, komisi yang mana Sanusi menjabat selaku anggota pada 2009-2014 dan ketua pada 2014-2019.
Para rekanan Dinas Tata Air itu, yakni Direktur Utama PT Wirabayu Pratama, Danu Wira sebesar Rp 21.180.997.275 (Rp 21 miliar lebih); Komisaris PT Imemba Contractors, Boy Ishak sejumlah Rp 2.000.000.000 (Rp 2 miliar), dan dari pihak-pihak lain sejumlah Rp 22.106.836.498 (Rp 22 miliar lebih).
Penerimaan dengan total Rp 45 miliar lebih itu kemudian disamarkan atau disembunyikan Sanusi dengan membelikan sejumlah aset berupa tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor.
Berikut aset-aset Sanusi yang dicuci dari 'air' rekanan Dinas Tata Air Pemprov DKI tersebut.

Aset berupa tanah dan bangunan‎:
1. Sebidang tanah beserta bangunan yang dinamakan 'Sanusi Center' di Jalan Mushollah, Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, seluas 469 meter persegi atas nama Rully Farulian senilai Rp 1.910.000.000 dan 330 meter persegi atas nama Angkie Sofianti senilai Rp 1.090.000.000. Kedua tanah itu kemudian diatasnamakan Danu Wira.
2. Rumah Susun non Hunian Thamrin Executive Residence, Jalan Kebon Kacang Raya 1, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, di lantai G Nomor 3A seluas 61,98 meter persegi seharga Rp 847.548.886 dan Nomor 3B seluas 120,84 meter persegi seharga Rp 1.652.451.114.
3. Perumahan Vimala Hills Villa and Resorts Cluster Alpen, Tipe 4 Bed Room E, seluas 540 meter persegi dengan luas bangunan 219 meter persegi, Jalan Alpen Permai Nomor 1, Desa Sukamahi, Kecamatan Mega Mendun, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan nilai Rp 5.995.400.000.
4. Satu unit Satuan Rumah Susun di Soho Pancoran South Jakarta di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan, Blok North Wing, lantai 16 No. 8 tipe Dakota dengan harga Rp 3.211.243.200 atas nama Sanusi.
5. Dua unit Apartemen Callia (Park Center Pulomas), Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur yang terdiri dari 1 unit Nomor 16 lantai 30 tipe 2 BRA Tower CL seluas 64 meter persegi senilai Rp 858.224.074 di Jalan Kayu Putih Raya dan 1 unit Nomor 22 lantau 30 tipe 2 BRA Tower CL seluas 64 meter persegi senilai Rp 867.756.897.
6. Satu rumah susun Residence 8 Senopati‎, Tower 3 tipe H1 lantai 51, Jalan Senopati Nomor 8B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seluas 76 meter persegi dengan harga Rp 3.150.000.000.
7. Satu unit rumah di Jalan Haji Kelik Komplek Perumahan Permata Regency Blok F Nomor 1, Kelurahan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, seluas 206 meter persegi dengan harga Rp 7.350.000.000.
8. Satu rumah di Jalan Saidi I Nomor 23 RT 011/RW 07, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seluas 410 meter persegi dengan harga Rp 16.720.000.000.

Aset berupa kendaraan bermotor:

1. Mobil Audi A5 2.0 TFSI AT tahun 2012 nomor polisi B 22 EVE senilai Rp 875.000.000.

2. Mobil Jaguar tipe XJL 3.0 V6 A/T tahun 2013 nomor polisi B 123 RX senilai Rp 2.250.000.000.

Kemudian Sanusi juga menyimpan uang sejumlah US$ 10 ribu di dalam brankas di lantai 1 rumahnya, Jalan Saidi I Nomor 23 RT 011/RW 07, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Atas perbuatannya, Jaksa mendakwa Sanusi dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Tjahjo Kumolo: Kabar Seleksi Caleg Artis Diperketat Bikin Gaduh

Ilustrasi Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hampir menyelesaikan draf Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Draf tersebut akan diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama.

Ada kabar draf itu memuat pengetatan syarat bagi calon anggota legislatif, khususnya dari kalangan artis. Namun, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo membantah kabar tersebut.

"Bikin gaduh (isu batasan caleg untuk kalangan artis)," ucap Tjahjo kepada Liputan6.com, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

"Tidak benar. Yang melempar isu itu orang yang tidak bertanggung jawab dan bikin gaduh saja," lanjut Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Sebelumnya, tim pakar pemerintah dalam penyusunan RUU pemilu, Dhany Syarifudin Nawawi, mengatakan seleksi dalam Pemilu 2019 akan lebih ketat.

Menurut dia, pada Pemilu 2019 tak sembarangan artis, pengusaha dan public figure bisa maju dalam pemilihan anggota legislatif. Dia mengatakan akan ada seleksi terkait keikutsertaan sang kandidat di partai politik sebelum dicalonkan.

Ketua MPR: Demokrasi Kita Secara Prosedur Sudah Bagus, tapi...

Ketua MPR Zulkifli Hasan saat berkunjung ke Liputan6.com di SCTV Tower, Jakarta, Kamis (11/8). (Liputan6.com/Angga yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Seiring dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR mempunyai dua agenda besar. Pertama, Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2016. Sedangkan yang kedua adalah memperingati Hari Konstitusi pada 18 Agustus mendatang.
"Kami dari MPR sudah bertemu dengan Presiden (Joko Widodo atau Jokowi), lengkap, Kami menyampaikan bahwa tahun ini Sidang Tahunan MPR. Pak Presiden sudah menyatakan kesiapan hadir menyampaikan pidato kenegaraannya," ucap Ketua MPR Zulkifli Hasan saat berbincang dengan Liputan6.com di SCTV Tower, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 11 Agustus 2016.
Menurut Zulkifli, Sidang Tahunan MPR adalah penting karena akan mendengarkan apa saja yang sudah dicapai pemerintah. Sebelumnya, lembaga-lembaga negara juga sudah menyampaikan hal serupa kepada MPR.

Baca Juga

"Nah, kemudian agenda besar berikutnya yaitu pada 20 Agustus (2016), MPR sebagai lembaga besar rakyat Indonesia menampung segala pendapat masyarakat. Setelah 18 tahun reformasi ini, semua pendapat masyarakat kita terima," ujar Zulkifli yang karib disapa Zulhas tersebut.

Pendapat Seputar Demokrasi

Zulhas yang juga menjabat Ketua Umum Partai Amanat Nasional mengungkapkan, ada dua pendapat yang berkembang di masyarakat seputar pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pendapat pertama mengatakan, demokrasi Pancasila saat ini menjauh dari asas musyawarah mufakat, sehingga mesti kembali ke UUD 1945 yang belum diamendemen.
"Ada juga pendapat, demokrasi kita sudah bagus, tapi tujuan kita berdemokrasi untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia itu belum tercapai. Bahkan, kesenjangan menjauh. Oleh karena itu perlu norma-norma yang kuat yang mengatur, agar demokrasi Pancasila itu melahirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," Zulhas menerangkan.

Suasana dalam sidang tahunan MPR RI Tahun 2015 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2015). Sidang dihadiri 470 anggota MPR RI. Hadir pula para menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga negara, dan perwakilan duta besar. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

"Nah, ini ada pendapat di tengah, yang disepakati bahwa perlu norma-norma yang kuat, ini diterjemahkan oleh MPR sebagai Haluan Negara. Oleh karena itu kami rapat gabungan, beberapa waktu yang lalu, menyepakati perlunya bangsa Indonesia memiliki Haluan Negara. Dan ini akan dirapatkan kembali pada tanggal 20 Agustus," imbuh Zulhas.
Lantaran itulah, menurut Zulhas, MPR menerima masukan dari berbagai kalangan, termasuk perguruan tinggi. Masukan itu selanjutnya disarikan Badan Pengkajian MPR.
"Nah, tanggal 20 Agustus nanti, akan dipaparkan kembali, dibagikan kepada fraksi-fraksi. Kalau fraksi-fraksi sepakat, tentu akan ditindaklanjuti menjadi usulan untuk melaksanakan amendemen (UUD 1945) atau tidak itu terpulang kepada fraksi-fraksi. Itu tanggal 20 (Agustus), rapat gabungan. Itu penting sekali agendanya," ujar dia.

Hari Konstitusi dan Reformasi

Sementara pada 18 Agustus mendatang, MPR akan memperingati Hari Konstitusi. Di antaranya, menurut Zulhas, MPR akan menggelar cerdas cermat mengenai pentingnya wawasan kebangsaan, terutama Pancasila.
"Di mana etika-etika luhur, etika bernegara dan berbangsa, 18 tahun kita reformasi, yang kita nilai memudar. Harus terus-menerus kita ingatkan kembali bahwa Indonesia memiliki dan mewarisi nilai-nilai yang amat penting. Nilai-nilai luhur itulah yang kita sebut Pancasila," Zulhas menguraikan.

Pekerja membersihkan meja pimpinan DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (9/8). Perawatan dilakukan jelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2016 yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Zulkifli menyoroti pula mengenai perjalanan atau dinamika reformasi selama 18 tahun.
"Demokrasi kita 18 tahun ini secara prosedur sudah bagus, secara teknik juga mengalami kemajuan luar biasa. Kita pilpres (pemilihan presiden) dua kandidat sukses. Tahun kemarin kita pilkada (serentak) 269 kabupaten/kota/provinsi sukses," Zulhas memaparkan.
"Jangan-jangan demokrasi kita lebih matang dari 'mbahnya demokrasi'. Tetapi, demokrasi secara substansif, nah ini yang belum," Ketua MPR menekankan.
Lalu, bagaimana hasil sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dan Nilai-nilai Luhur Bangsa yang dalam beberapa tahun terakhir digencarkan MPR? Simak selengkapnya wawancara khusus Liputan6.com dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan berikut ini.

Gloria: Sangat Bangga, Perjuangan Saya Membuahkan Hasil

Gloria Natapradja Hamel Bersama Presiden Jokowi (Biro Pers Istana)

Liputan6.com, Jakarta - Gloria Natapradja Hammel yang sempat dinyatakan tidak bisa ikut bertugas sebagai Paskibraka akhirnya bisa menjalankan tugasnya sore nanti.
Kendati bermasalah dengan status kewarganegaraan, Presiden Jokowi memberikan izin kepada Gloria untuk bertugas menjadi petugas penurunan bendera di Istana Kepresidenan sore ini.

Kepastian itu didapat Gloria saat ia bertemu dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Merdeka dalam acara jamuan makan siang di Istana Negara. Keduanya memberitahu Gloria bahwa sore nanti dirinya dapat bergabung dengan rekan-rekan lainnya.

Baca Juga

Gloria akan bergabung ke dalam tim Bima yang bertugas menurunkan bendera merah putih di perayaan HUT ke-71 RI di Istana Merdeka. "Bangga banget, akhirnya perjuangan kita membuahkan hasil yang baik," ujar Gloria yang ditemui para jurnalis usai pertemuan tersebut.
Kabar gembira itu juga mendapat sambutan positif dari Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang memang sebelumnya mengusahakan Gloria agar dapat bergabung dalam tim Paskibraka.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu bersyukur dan berterima kasih kepada Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang telah memberikan kesempatan bagi remaja blasteran Sunda-Prancis itu untuk bergabung dalam pasukan pengibar bendera.

"Terima kasih Pak Presiden @jokowi Pak Wapres @Pak_JK yg telah mengizinkan Gloria bergabung sore ini di Paskibraka," cuitnya.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan alasan Presiden memberikan izin bagi Gloria untuk turut bertugas.

Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan rasa nasionalisme yang ditunjukkan Gloria. Melalui surat yang ditulisnya, Gloria menyatakan dirinya memilih untuk menjadi warga negara Indonesia.

"Melihat nasionalisme Gloria, keinginannya, kecintaannya, dan juga kalau lihat bagaimana akhirnya kemudian dia tetap berharap. Menurut saya karena ini masih anak yang tumbuh dan negara juga memberikan ruang untuk itu," terangnya di Kompleks Istana Merdeka.